Pemerintah Indonesia kembali menyesuaikan ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi kisaran 4,7 persen hingga 5 persen, lebih rendah dibanding target dalam APBN 2025 sebesar 5,2 persen. Revisi ini menjadi refleksi dari tekanan global yang terus membayangi perekonomian dalam negeri.
Latar Belakan
g Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (1/7), Sri Mulyani mengungkapkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi semester kedua 2025 diperkirakan berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen. Artinya, untuk keseluruhan tahun 2025, outlook yang ditargetkan juga berada di rentang tersebut. Angka ini lebih rendah dari asumsi awal dalam APBN 2025 yang optimistis sebesar 5,2 persen.
Keputusan tersebut, menurut Sri Mulyani, bukan semata kebijakan domestik. Lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah memangkas proyeksi ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen. Ini menandakan bahwa tekanan ekonomi global ikut berkontribusi terhadap pelemahan prospek pertumbuhan.
Tantangan Ekonomi Global dan Domestik
Penurunan proyeksi ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Gejolak ekonomi global seperti perlambatan ekonomi Tiongkok, ketegangan geopolitik, dan tren suku bunga tinggi di negara maju telah memengaruhi aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, nilai tukar rupiah yang tertekan hingga kisaran Rp16.300–Rp16.800 per dolar AS turut memperberat beban fiskal dan impor.
Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 juga belum menggembirakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,87 persen pada periode tersebut, lebih rendah dari ekspektasi. Hal ini menjadi sinyal perlunya langkah-langkah konkret untuk mendorong laju ekonomi ke depan.
Strategi Pemerintah Menjaga Stabilitas Pertumbuhan
Meski target pertumbuhan dikoreksi, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas dan mendorong momentum pemulihan. Sri Mulyani menyatakan bahwa instrumen fiskal akan terus digunakan secara maksimal sebagai upaya countercyclical terhadap tekanan ekonomi.
Beberapa strategi yang akan ditempuh pemerintah antara lain:
-
Optimalisasi belanja negara: Pemerintah fokus mendorong belanja yang produktif dan efisien, termasuk percepatan proyek infrastruktur.
-
Program unggulan Presiden Prabowo: Mulai dari makan bergizi gratis (MBG) hingga pembiayaan perumahan melalui FLPP diharapkan memberi multiplier effect terhadap konsumsi dan investasi.
-
Pengendalian inflasi: Pemerintah menargetkan inflasi tetap terkendali di kisaran 2,2%–2,6% untuk menjaga daya beli masyarakat.
-
Stabilitas pasar keuangan: Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia menjaga kepercayaan investor melalui koordinasi fiskal-moneter yang solid
Asumsi Makroekonomi yang Direvisi
Berikut ini adalah ringkasan revisi asumsi makro pemerintah untuk sisa tahun 2025:
| Indikator | APBN 2025 | Proyeksi Semester II | Outlook 2025 |
|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,2% | 4,7%–5,0% | 4,7%–5,0% |
| Inflasi | 2,5% | 2,2%–2,6% | 2,2%–2,6% |
| Suku bunga SBN 10 tahun | 7% | 6,8%–7,3% | 6,8%–7,3% |
| Nilai tukar rupiah | Rp16.000 | Rp16.300–Rp16.800 | Rp16.300–Rp16.800 |
| Harga minyak mentah (ICP) | US$82/barel | US$66–US$94 | US$68–US$82 |
| Lifting minyak | 605 ribu bph | 593–597 ribu bph | 593–597 ribu bph |
| Lifting gas | 1.005 ribu boepd | 976–980 ribu boepd | 976–980 ribu boepd |
Data ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian realistis, tetapi tetap menargetkan pertumbuhan yang sehat.
Kesimpulan: Optimisme yang Terukur
Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Sri Mulyani menjadi langkah realistis di tengah tantangan global yang kompleks. Meskipun terdapat tekanan dari berbagai arah, pemerintah tetap menunjukkan komitmen menjaga stabilitas makro dan mempercepat pemulihan. Strategi fiskal aktif, penguatan program unggulan, serta pengendalian inflasi menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Dengan revisi ini, publik diharapkan dapat memahami kondisi yang dihadapi pemerintah dan tetap mendukung langkah-langkah kebijakan yang diambil demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sumber : cnnindonesia