Pemerintah Indonesia kembali menggulirkan berbagai kebijakan strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Mulai dari perpanjangan program stimulus di sektor padat karya hingga rencana penghapusan kategori beras premium dan medium, semua langkah ini diarahkan untuk menciptakan pasar yang lebih sehat dan efisien. Dalam semester kedua 2025, langkah-langkah ini menjadi sorotan utama dalam dinamika ekonomi Indonesia.
Stimulus Ekonomi Diperpanjang: Fokus pada Infrastruktur dan Transportasi
Pemerintah memastikan akan melanjutkan paket stimulus ekonomi hingga akhir 2025. Fokus utama dari stimulus kali ini adalah sektor-sektor padat karya seperti pekerjaan umum dan transportasi.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap perlambatan global serta tekanan domestik seperti harga pangan dan energi yang masih fluktuatif. Dengan memperkuat sektor padat karya, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB).
“Stimulus ini ditujukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di tengah berbagai tantangan global,” kata perwakilan Kementerian Keuangan dalam konferensi pers, Jumat (25/7/2025).
Program ini akan melibatkan pembangunan jalan, perbaikan pelabuhan, peningkatan akses transportasi antarkota, serta penyediaan fasilitas publik berbasis tenaga kerja lokal.
Penghapusan Kategori Beras Premium dan Medium: Cegah Oplosan dan Tingkatkan Standarisasi
Di sisi lain, pemerintah juga mengumumkan kebijakan mengejutkan terkait komoditas utama masyarakat, yakni beras. Dalam waktu dekat, kategori beras premium dan medium akan dihapus dari pasaran.
Kebijakan ini merupakan respons atas maraknya praktik pengoplosan beras, di mana pelaku usaha mencampur beras kualitas rendah dan menjualnya sebagai produk premium. Akibatnya, konsumen dirugikan dan pasar menjadi tidak sehat.
“Kita akan menghapus klasifikasi premium dan medium, dan menggantinya dengan sistem label kualitas yang lebih transparan berdasarkan kandungan nutrisi dan asal-usul produk,” ujar perwakilan Kementerian Perdagangan.
Pemerintah akan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan pelaku usaha untuk merancang sistem baru ini. Selain mencegah penyimpangan, langkah ini juga diharapkan mampu mendorong transparansi dan keadilan harga di pasar.
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menurun: Bukti Dampak Kebijakan Pro-Rakyat?
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia turun menjadi 2,38 juta orang per Maret 2025. Angka ini menurun dari 2,78 juta orang pada September 2024 dan mencerminkan keberhasilan sejumlah program perlindungan sosial, bantuan pangan, serta peningkatan akses lapangan kerja melalui stimulus.
Meskipun belum mencapai target 0%, capaian ini menunjukkan arah kebijakan fiskal dan sosial pemerintah telah berada di jalur yang cukup baik. Kebijakan lanjutan diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem menuju target nol persen pada 2027 sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
Saham dengan Dividen Tertinggi: Pilihan Menarik di Tengah Ketidakpastian
Selain sektor riil, dunia investasi juga menjadi sorotan. Sejumlah saham tercatat memberikan dividen terbesar di pasar modal Indonesia. Saham-saham tersebut menjadi incaran investor yang mengutamakan penghasilan pasif stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kondisi ini menunjukkan pasar saham tetap menarik bagi investor domestik, terutama yang ingin menyeimbangkan risiko dan imbal hasil jangka panjang. Investasi berbasis dividen dinilai menjadi pilihan aman bagi investor pemula maupun berpengalaman di tengah gejolak global.
Sikap Tegas terhadap Oplosan Beras: Pemerintah Turun Tangan Langsung
Menyusul kebijakan penghapusan kategori beras, pemerintah juga mengeluarkan ultimatum terhadap pelaku pengoplosan beras. Berdasarkan temuan Badan Pangan dan Satgas Pangan, beberapa pelaku usaha terbukti mencampur beras kualitas rendah lalu menjualnya dengan harga tinggi.
Presiden Prabowo Subianto sendiri memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pelaku penyimpangan tersebut. Penindakan ini akan dikawal langsung oleh Kementerian Pertanian, Kepolisian, dan otoritas pangan nasional.
“Kami tidak akan mentoleransi manipulasi pangan. Keamanan dan keadilan konsumen adalah prioritas utama,” tegas Presiden dalam pertemuan terbatas dengan jajarannya.
Kesimpulan
Kebijakan pemerintah di semester II 2025 menunjukkan keseriusan dalam menstabilkan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, dan menciptakan sistem distribusi pangan yang lebih sehat. Baik melalui stimulus sektor padat karya maupun reformasi di sektor pangan, kebijakan ini berpotensi memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat tergantung pada pengawasan pelaksanaan dan kecepatan adaptasi pelaku usaha terhadap regulasi baru. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai harapan.
Sumber :metrotvnews.com