Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tekanan global, Indonesia menghadapi fenomena kontradiktif. Meskipun angka kemiskinan nasional menurun ke titik terendah dalam dua dekade terakhir, jumlah warga miskin di wilayah perkotaan justru mengalami peningkatan. Seiring itu, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga melonjak tajam, terutama di wilayah padat industri seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Artikel ini mengulas dinamika tersebut dan bagaimana tantangan ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat perkotaan di tahun 2025.
Tren Kemiskinan Nasional: Mencapai Rekor Terendah
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan nasional Indonesia turun menjadi 23,85 juta jiwa. Ini merupakan catatan terendah dalam dua dekade terakhir, menunjukkan adanya perbaikan distribusi bantuan sosial, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta dampak positif dari berbagai program pemerintah.
Namun, pencapaian ini menyimpan ironi. Ketika kemiskinan secara nasional membaik, kemiskinan di wilayah perkotaan justru mengalami kenaikan dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025. Sebaliknya, kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan dari 11,34% menjadi 11,03% dalam periode yang sama.
Mengapa Kemiskinan Perkotaan Naik?
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kalangan laki-laki menjadi salah satu pemicu. TPT pria di kota naik dari 5,87% menjadi 6,06%. Mengingat laki-laki merupakan tulang punggung ekonomi rumah tangga, peningkatan pengangguran pada kelompok ini langsung berdampak terhadap daya beli keluarga miskin.
Selain itu, harga bahan pokok seperti cabai rawit, minyak goreng, dan bawang putih turut menyumbang tekanan terhadap ekonomi rumah tangga kota. Berbeda dengan masyarakat desa yang masih mengandalkan hasil produksi sendiri, masyarakat perkotaan sepenuhnya bergantung pada pasar. Sehingga, kenaikan harga langsung menurunkan daya beli, terutama bagi kelompok rentan miskin.
Lonjakan PHK Semakin Memperparah Situasi
Situasi diperburuk oleh lonjakan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencatat kenaikan drastis sebesar 32,19% pada semester pertama 2025. Data dari Satudata Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, sebanyak 42.385 pekerja terkena PHK dalam enam bulan pertama tahun ini, naik dari 32.064 orang pada periode yang sama tahun 2024.
Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, yaitu 10.995 orang, disusul Jawa Barat (9.494), Banten (4.267), dan DKI Jakarta (2.821). Banyaknya kasus PHK ini memperbesar jumlah pengangguran dan mempersempit peluang kerja baru di tengah pemulihan ekonomi yang belum merata.
Tanggapan Pemerintah dan Solusi Jangka Panjang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui bahwa tidak semua data PHK tercatat secara akurat, terutama dari sektor informal. Pemerintah mempertimbangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK sebagai salah satu solusi taktis, namun pendekatan strategis jangka panjang menjadi kunci.
Pemerintah kini mendorong program reskilling dan re-training bagi pekerja terdampak PHK agar mereka dapat kembali masuk ke pasar tenaga kerja dengan keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Hal ini menjadi krusial mengingat tren otomatisasi dan digitalisasi juga memicu hilangnya banyak pekerjaan, bahkan dikabarkan lebih dari 1 juta pekerjaan telah digantikan oleh robot.
Kesimpulan
Kenaikan kemiskinan di wilayah perkotaan dan gelombang PHK yang masif menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia masih belum merata. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan kepada sektor informal, peningkatan daya saing tenaga kerja, dan pengendalian harga pangan yang berperan penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat miskin kota.
Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bersinergi untuk menghadirkan solusi berkelanjutan agar peningkatan kesejahteraan benar-benar dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya secara statistik nasional, tetapi juga dalam realitas kehidupan sehari-hari.
Sumber : cnbcindonesia.com