Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Namun, praktik curang dalam sektor pangan seperti manipulasi kualitas beras, pupuk palsu, dan distribusi bahan pokok yang tidak sehat telah menjadi hambatan serius. Fenomena ini dikenal sebagai “mafia pangan”, yang bukan hanya merugikan petani dan konsumen, tapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah kini memprioritaskan pemberantasan mafia pangan, karena diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 1%.
Mafia Pangan: Ancaman Serius Bagi Ekonomi dan Ketahanan Pangan
Keberadaan mafia pangan di Indonesia telah lama menjadi sorotan. Praktik ilegal seperti pengoplosan beras, pemalsuan pupuk, hingga distribusi minyak goreng dan gula yang tidak sesuai standar, merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.
Baru-baru ini, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Polri mengungkap 10 produsen beras yang melanggar kualitas dan mutu, yang menyebabkan kerugian masyarakat hingga Rp99 triliun. Ini belum termasuk kasus pupuk palsu dengan kerugian Rp3,2 triliun.
Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, jika mafia pangan bisa diberantas secara menyeluruh, maka pertumbuhan ekonomi nasional bisa terdongkrak hingga 1%. Dampaknya tak hanya meningkatkan sektor pertanian, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan memperkecil ketimpangan distribusi pangan.
Dampak Mafia Pangan Terhadap Ekonomi Indonesia
Mafia pangan menimbulkan efek domino terhadap perekonomian:
-
Kerugian Ekonomi Nasional: Tidak hanya menghancurkan rantai pasok, tapi juga membuat petani bangkrut karena bahan baku palsu atau gagal panen. Seperti dalam kasus pupuk palsu, petani yang mengandalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) justru terlilit utang.
-
Melemahkan Ketahanan Pangan: Bahan pangan yang tidak sesuai standar mengancam kesehatan masyarakat dan menurunkan kualitas konsumsi rumah tangga.
-
Menurunkan Kepercayaan Publik: Praktik curang yang berulang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan produsen.
Langkah Pemerintah: Sinergi Kementan dan Penegak Hukum
Pemerintah menunjukkan komitmen serius dalam membasmi mafia pangan. Kementan bersinergi dengan Satgas Pangan Polri untuk mengawasi dan menindak tegas pelaku-pelaku kecurangan.
Dalam daftar yang dirilis, terdapat 10 produsen besar yang diduga melanggar standar mutu pangan dan distribusi, termasuk perusahaan-perusahaan ternama. Investigasi dilakukan di berbagai daerah, mulai dari Jabodetabek hingga Aceh dan Sulawesi Selatan.
Mentan menegaskan bahwa kementeriannya akan terus melakukan pengawasan ketat serta membangun sistem pelaporan yang transparan agar kasus serupa tidak terulang.
Peluang Ekonomi Bila Mafia Pangan Diberantas
Jika praktik mafia pangan diberantas secara menyeluruh, beberapa manfaat ekonomi yang bisa dirasakan antara lain:
-
Pertumbuhan Ekonomi Tambahan 1%: Angka ini setara dengan ratusan triliun tambahan kontribusi terhadap PDB nasional.
-
Efisiensi Rantai Pasok: Tanpa manipulasi dan pungutan liar, distribusi pangan bisa lebih cepat, murah, dan adil.
-
Kesejahteraan Petani dan Konsumen: Petani mendapatkan harga yang pantas, sementara konsumen memperoleh produk berkualitas.
-
Daya Saing Global Meningkat: Indonesia bisa lebih bersaing di pasar pangan internasional jika kualitas produknya terjaga.
kesimpulan
Meskipun pemerintah telah bertindak, pemberantasan mafia pangan tidak bisa dilakukan sepihak. Masyarakat juga perlu berperan aktif, misalnya dengan melaporkan produk pangan yang mencurigakan, serta mendukung produk lokal yang terverifikasi mutunya.
Pemberantasan mafia pangan adalah langkah penting dalam membangun ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jika dijalankan dengan tegas dan konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia akan tumbuh menjadi negara agraris yang unggul dan mandiri dalam urusan pangan.
Sumber : cnbcindonesia