Keakuratan data pertumbuhan ekonomi menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan nasional. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membuka forum diskusi terbuka dengan para ekonom dan akademisi. Hal ini dilakukan untuk memastikan metodologi perhitungan pertumbuhan ekonomi benar-benar transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPS dan Pentingnya Validitas Data Ekonomi
Data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS selalu menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Namun, pada triwulan II 2025, sejumlah indikator menimbulkan pertanyaan di kalangan pengamat ekonomi. Wijayanto Samirin menilai, bila data yang disajikan tidak valid, Indonesia berisiko mengambil kebijakan yang keliru dan tidak sesuai realitas di lapangan.
Kebijakan publik, terutama di bidang fiskal, investasi, dan ketenagakerjaan, sangat bergantung pada akurasi data. Apabila data tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, maka kebijakan yang dihasilkan dapat bersifat “disconnect” atau tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Kejanggalan dalam Data Pertumbuhan Ekonomi
Wijayanto menyoroti beberapa anomali dalam data ekonomi kuartal II 2025, antara lain:
-
Rasio pajak (tax ratio) menurun, meski reformasi fiskal telah digencarkan.
-
Nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) meningkat, walau program pembangunan dinilai semakin terarah.
-
Jumlah lapangan kerja baru menurun meskipun pertumbuhan PDB tercatat naik, sehingga memunculkan asumsi bahwa investasi cenderung padat modal.
Menurutnya, kondisi tersebut sulit dijelaskan secara logis jika data benar-benar mencerminkan kenyataan ekonomi nasional.
Revisi Data Bukan Hal Tabu
Meskipun mengkritisi data, Wijayanto menegaskan bahwa publik tetap perlu berpegang pada data resmi BPS sampai ada bukti sebaliknya. Ia juga mengingatkan bahwa revisi data statistik adalah hal yang lumrah di banyak negara. Proses ini dilakukan demi meningkatkan akurasi dan kredibilitas data.
Yang terpenting, revisi dilakukan secara ilmiah, transparan, dan terbuka sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga statistik.
Ajakan Diskusi Terbuka
Untuk menghindari kesalahpahaman, Wijayanto mendorong BPS mengadakan forum diskusi dengan para ekonom dan akademisi. Dalam forum tersebut, BPS diharapkan menjelaskan metodologi penghitungan pertumbuhan ekonomi, termasuk asumsi dan indikator yang digunakan.
Wijayanto optimistis para ekonom akan mendukung angka yang dikeluarkan BPS selama proses perhitungannya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ia juga meminta BPS untuk bersikap terbuka dan siap mengoreksi data jika ditemukan kesalahan.
Kesimpulan
Isu utama dalam statistik ekonomi bukan sekadar tinggi atau rendahnya pertumbuhan, melainkan apakah data tersebut akurat. Dengan keterbukaan, transparansi, dan kolaborasi antara BPS, ekonom, serta akademisi, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi riil perekonomian.
Keterbukaan data tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga statistik nasional.
Sumber : kompas.tv