Kenya sedang menghadapi krisis ekonomi yang semakin parah akibat beban utang luar negeri yang membengkak. Negara Afrika Timur ini kini mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk membayar bunga utang, mengorbankan sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Di tengah situasi ini, hampir separuh rakyat Kenya hidup dalam kemiskinan ekstrem, disertai tingginya biaya hidup dan minimnya lapangan kerja.
Krisis Ekonomi Kenya: Akar Masalah dan Realitas Hari Ini
Kenya kini terlilit utang luar negeri dalam jumlah besar, terutama kepada lembaga keuangan internasional dan pemberi pinjaman bilateral. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru terserap untuk membayar bunga utang, menyisakan sedikit ruang fiskal untuk layanan publik.
Data terkini menunjukkan bahwa sekitar 40 persen populasi Kenya hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini diperparah oleh inflasi tinggi, melemahnya nilai tukar mata uang, dan tingkat pengangguran yang mencolok.
Kisah nyata datang dari Christine Naswa, seorang ibu lima anak dan penjual sayuran di Nairobi. Ia mengaku tidak mampu lagi memberi makan anak-anaknya karena pendapatan hariannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
“Ekonomi sangat buruk saat ini. Tidak ada uang di Kenya,” ujarnya.
Pajak Naik, Rakyat Teriak
Kemarahan publik memuncak pada pertengahan 2024 saat pemerintah Kenya mengusulkan rancangan undang-undang keuangan baru yang menaikkan sejumlah pajak. Protes besar-besaran pun terjadi, sebagian berujung kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian properti.
Pemerintah Presiden William Ruto dianggap telah mengkhianati janji kampanyenya yang menjanjikan kehidupan lebih baik bagi rakyat biasa. Sebaliknya, kenaikan pajak justru membebani sektor formal yang hanya menyerap kurang dari 20 persen tenaga kerja.
Para pemilik usaha kecil juga mengeluh, menyebut tahun 2024 sebagai tahun terburuk dalam sejarah bisnis mereka. Beberapa bahkan mengalami penjarahan saat protes terjadi.
Korupsi Mengakar, Solusi Sulit Ditemukan
Selain utang dan pajak, korupsi menjadi faktor utama yang memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga merasa bahwa pajak yang dibayar tidak digunakan secara efektif karena bocor di jalur birokrasi.
Patricia Rodrigues, analis dari lembaga Control Risks, menyebut bahwa Presiden Ruto gagal mempertahankan kepercayaan publik yang semula tinggi.
“Ada banyak sekali ketidakpercayaan dan kekecewaan terhadap pemerintahan Ruto… dan itu dianggap sebagai pengkhianatan besar.”
Menurut Rodrigues, solusi hanya mungkin terwujud jika ada komitmen nyata untuk memberantas korupsi, namun sayangnya, masalah ini sudah terlalu dalam dan sistemik.
Pandangan Internasional dan Pilihan Sulit Kenya
Lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) mendorong Kenya untuk menaikkan pajak demi menutupi defisit anggaran dan memenuhi kebutuhan dasar 55 juta penduduknya. Namun, para ekonom lokal memperingatkan bahwa kapasitas rakyat Kenya untuk membayar pajak telah mencapai batas maksimal.
Kwame Owino dari Institute for Economic Affairs menilai, menaikkan pajak untuk menutupi inefisiensi negara dan membayar utang tidak lagi relevan.
“Kami sudah mencapai batas berapa banyak pajak yang bisa ditanggung warga Kenya.”
Harapan dan Jalan Keluar
Kenya memiliki potensi ekonomi yang besar dengan sektor pertanian, jasa, dan pariwisata yang kuat. Namun, tanpa stabilitas fiskal dan politik, potensi ini sulit untuk berkembang maksimal.
Reformasi struktural, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi kunci pemulihan jangka panjang. Selain itu, diperlukan kerja sama internasional dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana publik agar tidak lagi disalahgunakan.
Kesimpulan
Kondisi kenya krisis utang dan kemiskinan saat ini mencerminkan tantangan besar bagi negara berkembang yang tergantung pada pinjaman luar negeri tanpa pengelolaan fiskal yang efektif. Dibutuhkan tindakan tegas dari pemerintah Kenya untuk menyelamatkan ekonomi dan memulihkan kepercayaan rakyat.
Rakyat Kenya tidak hanya membutuhkan kebijakan fiskal yang adil, tetapi juga pemerintahan yang bersih dan berkomitmen terhadap kesejahteraan publik. Tanpa hal itu, masa depan Kenya akan terus diliputi krisis yang berulang.
Sumber :cnnindonesia