Kasus dugaan korupsi importasi gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tidak hanya menarik perhatian publik karena vonis penjara 4,5 tahun, tetapi juga karena salah satu pertimbangan hukum dari majelis hakim yang menyebut pendekatan “ekonomi kapitalis” sebagai alasan pemberat. Hal ini memicu kritik keras dari tim kuasa hukum Tom Lembong, yang menuding majelis hakim tidak profesional karena mengaitkan vonis pidana dengan ideologi ekonomi yang tidak relevan dengan fakta hukum di persidangan.
Latar Belakang Kasus Tom Lembong
Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI pada periode 2015–2016 di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula yang menyebabkan kerugian negara serta menguntungkan pihak-pihak tertentu. Setelah melalui rangkaian persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Tom divonis 4 tahun 6 bulan penjara.
Namun, dalam putusan tersebut, majelis hakim menyebut bahwa pendekatan ekonomi kapitalis yang digunakan oleh terdakwa menjadi salah satu alasan memberatkan hukuman.
Pandangan Hakim: “Terlalu Kapitalis”
Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika menyatakan bahwa kebijakan importasi gula yang diambil Tom Lembong lebih mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis dibandingkan dengan semangat demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi Pancasila. Hal tersebut dijadikan salah satu dari empat pertimbangan yang memberatkan dalam vonis.
Pernyataan ini menimbulkan perdebatan di ranah publik maupun hukum, terutama karena penggunaan istilah ideologi ekonomi jarang, bahkan hampir tidak pernah, digunakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan vonis pidana.
Reaksi Keras dari Kuasa Hukum
Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengecam keras pertimbangan hakim tersebut. Dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Minggu (20/7/2025), Ari menyebut bahwa pertimbangan mengenai pendekatan ekonomi kapitalis tidak pernah muncul dalam surat dakwaan maupun tuntutan jaksa.
“Pertimbangan ideologis tidak dapat dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana, apalagi dijadikan faktor yang memberatkan. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan majelis hakim,” ujar Ari.
Ari juga menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan Tom Lembong justru berdampak positif terhadap penerimaan negara, dengan melibatkan koperasi dalam operasi pasar pengendalian harga gula. Menurutnya, langkah ini memberikan efek ekor jas (coattail effect) yang menguntungkan negara.
Apakah Ideologi Ekonomi Layak Jadi Dasar Vonis?
Dalam konteks hukum, vonis pidana seharusnya berdasarkan fakta hukum, bukti, serta unsur-unsur dalam dakwaan. Menggunakan pendekatan ekonomi atau ideologi sebagai dasar pertimbangan dapat menjadi preseden buruk dalam sistem peradilan.
Beberapa ahli hukum menilai, bila pertimbangan vonis menyimpang dari dasar hukum yang objektif, maka vonis tersebut dapat digugat di tingkat banding atau kasasi. Ahli hukum pidana juga menilai bahwa pengadilan tinggi memiliki kewenangan untuk membatalkan atau merevisi pertimbangan hukum yang tidak relevan.
Tom Lembong Ajukan Banding
Merespons vonis tersebut, pihak Tom Lembong menyatakan akan mengajukan banding. Proses banding ini bertujuan untuk mengoreksi substansi pertimbangan hukum yang dianggap tidak berdasar dan tidak relevan dengan proses pembuktian di persidangan.
Di sisi lain, jaksa penuntut umum menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, apakah akan menerima putusan tersebut atau juga mengajukan banding.
Politik, Hukum, dan Ekonomi di Persimpangan
Kasus Tom Lembong mencerminkan tantangan besar dalam menjaga integritas sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Penggunaan label ideologis seperti “kapitalis” dalam putusan pengadilan memunculkan kekhawatiran akan adanya bias atau ketidaktepatan dalam menafsirkan kebijakan publik sebagai tindak pidana.
Sementara itu, masyarakat dan akademisi diharapkan dapat mengkritisi setiap proses hukum dengan objektif, agar keadilan tetap menjadi dasar utama dalam sistem peradilan.
Kesimpulan
Kontroversi seputar vonis Tom Lembong memperlihatkan betapa sensitifnya keterkaitan antara kebijakan publik, ideologi ekonomi, dan pertimbangan hukum. Meski transformasi ekonomi membutuhkan berbagai pendekatan, proses hukum tetap harus berpijak pada fakta objektif dan kerangka hukum yang jelas. Ke depan, penting bagi lembaga peradilan untuk menjaga profesionalisme dan netralitas agar tidak memunculkan tafsir yang bias terhadap ideologi maupun kebijakan pemerintahan.
Sumber : nasional.kompas.com