Di tengah keraguan sejumlah ekonom terhadap capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tahun 2025 yang mencapai 5,12%, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan keyakinannya pada integritas dan kredibilitas data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pernyataan ini memperkuat posisi pemerintah dalam merespons kritik publik terhadap validitas data ekonomi nasional.
Pertumbuhan Ekonomi 5,12%: Dianggap Tak Sesuai Perkiraan Ekonom
Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12% yang dirilis oleh BPS untuk kuartal II tahun 2025 menuai keraguan dari berbagai pihak. Sejumlah ekonom memprediksi pertumbuhan hanya akan berada pada kisaran 4,7% hingga 4,8%, mengingat sejumlah indikator ekonomi dinilai kurang mendukung percepatan pertumbuhan, terutama dari sisi konsumsi rumah tangga.
Mereka menyoroti angka konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi di kuartal II sebesar 4,97%, meskipun periode tersebut tidak bertepatan dengan momen Lebaran seperti pada kuartal I. Angka tersebut dianggap anomali jika dibandingkan dengan pola konsumsi tahunan sebelumnya.
Sri Mulyani: “Kami Percaya pada BPS”
Menanggapi keraguan tersebut, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah tetap mempercayai data yang dikeluarkan BPS. Menurutnya, BPS merupakan lembaga resmi negara yang telah lama menjadi sumber utama statistik ekonomi dan sosial, dengan metodologi yang kredibel dan transparan.
“Ya kita selama ini menggunakan BPS kan ya. Jadi BPS tentunya menjelaskan mengenai datanya, metodologinya, sumber informasinya. Kita tetap mempercayai BPS,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta (6/8/2025).
Ia menambahkan bahwa integritas data BPS dijaga ketat dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara penyusun kebijakan (pemerintah) dan penyedia data (BPS), yang esensial dalam sistem demokrasi dan tata kelola yang baik.
BPS: Perhitungan Sesuai Standar Internasional
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti juga angkat bicara terkait kontroversi ini. Ia menegaskan bahwa perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengacu pada standar internasional dan telah melalui verifikasi dengan data pendukung yang memadai.
“Data-data pendukungnya sudah oke. Sudah semua, pendukungnya sudah mantap lah itu,” kata Amalia.
Menurut Amalia, seluruh indikator makroekonomi yang digunakan untuk menyusun angka pertumbuhan telah dikaji secara menyeluruh dan tidak ada yang bersifat manipulatif atau asal-asalan. Ia juga menekankan pentingnya publik memahami kompleksitas perhitungan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan banyak variabel dan data sektoral.
Mengapa Kepercayaan terhadap Data Penting?
Dalam konteks ekonomi makro, kepercayaan terhadap data memiliki dampak besar terhadap kebijakan dan stabilitas. Investor, lembaga internasional, dan pelaku pasar sangat mengandalkan angka-angka resmi dari pemerintah untuk mengambil keputusan strategis.
Keraguan terhadap data BPS, jika tidak ditanggapi dengan tegas, bisa menciptakan persepsi negatif terhadap kredibilitas ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sikap Sri Mulyani untuk membela integritas BPS menjadi penting dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
Kesimpulan
Polemik soal data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2025 menjadi pengingat bahwa data statistik nasional merupakan tulang punggung dalam pengambilan keputusan publik. Pernyataan tegas dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala BPS menunjukkan sinergi antara pemerintah dan lembaga statistik dalam menjaga transparansi, akurasi, dan integritas data nasional.
Ke depan, tantangan komunikasi publik menjadi hal penting agar masyarakat dan para ekonom memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai metodologi dan interpretasi data ekonomi. Dengan begitu, data tidak hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan dasar yang dipercaya untuk merancang masa depan bangsa.
Sumber : .cnbcindonesia.com